(Untuk cerita lebih lanjut, baca laporan 'Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan: Karpet Merah Oligarki' oleh Greenpeace Indonesia)

Sisa hutan di Indonesia terletak pada pertalian krisis keanekaragaman hayati yang menyusut, krisis iklim, dan pelanggaran hak adat yang kait-kelindan. Hutan Indonesia sangat beragam dan memiliki kandungan karbon yang kaya. Selain itu, ia merupakan rumah bagi lebih dari 2.000 komunitas adat yang identitas kultural serta penghidupannya terikat dengan tanah. Masyarakat adat terbukti sebagai pemelihara sumber daya alam yang efektif, tetapi sedikit di antara mereka yang mendapatkan pengakuan hukum terkait kepemilikan mereka atas hutan adat. Alih-alih, hutan Indonesia terancam dikonversi menjadi perkebunan, sehingga mempengaruhi iklim, warisan keanekaragaman hayati, serta komunitas yang bergantung padanya.

Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab utama deforestasi di Indonesia selama dua dekade terakhir.[1] Kerugian tersebut seharusnya diminimalisir oleh penetapan kawasan hutan nasional, yakni penetapan bagi wilayah yang ditujukan untuk diurus secara permanen sebagai hutan.[2] Kawasan hutan mencakup hutan produksi, yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi terbatas seperti ekstraksi produk hutan. Di dalamnya juga mencakup hutan yang melindungi daerah resapan air, serta hutan konservasi, termasuk di dalamnya cagar alam dan taman nasional.

Perkebunan kelapa sawit hukumnya ilegal di dalam kawasan hutan. Namun, analisis yang dilakukan oleh Greenpeace dan TheTreeMap untuk laporan ini menemukan bahwa pada akhir 2019, terdapat total 3,12 juta hektar (ha) kelapa sawit yang ditanam di dalam kawasan hutan Indonesia. Dari jumlah tersebut, separuhnya (1,55 juta ha) merupakan perusahaan perkebunan.[3] Kami menemukan setidaknya 600 perusahaan perkebunan dengan luas perkebunan di atas 10 ha di dalam kawasan hutan.[4] Paruh sisa dari perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan (1,56 Mha) merupakan perkebunan swadaya mandiri.[5]

Dengan demikian, 19% dari 16,38 juta hektar estimasi resmi[6] total perkebunan kelapa sawit di Indonesia, ditemukan di dalam kawasan hutan. Minyak kelapa sawit ini diproduksi di dalam setiap kategori kawasan hutan, mulai dari taman nasional, suaka margasatwa, bahkan situs UNESCO, dan tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Analisis kami mengindikasikan bahwa per 2019, perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Indonesia mencakup 183.687 ha yang sebelumnya terpetakan sebagai habitat orangutan, serta 148.839 ha habitat harimau Sumatera.

Investigasi TKP Hutan: Sisa-sisa hutan gambut yang terbakar, baru ditanami bibit kelapa sawit, di dekat Suaka Orangutan Nyaru Menteng sebelah barat Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 27 Okt, 2015

Ini merupakan sebuah bencana kegagalan dari penegakan hukum pada skala raksasa untuk melindungi kawasan hutan. Grup-grup besar perkebunan kelapa sawit lepas dari tuntutan, sementara para pemilik pabrik dan pedagang minyak kelapa sawit juga lolos dari hukuman, kendati terdapat undang-undang yang melarang menjalankan usaha dengan komoditas yang diproduksi dari perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan. Sebaliknya, antara 2012 dan 2020, tiga pemutihan telah diterbitkan yang berturut-turut semakin ringan, yang memberikan peluang kepada perusahaan untuk melegalisasi kegiatan mereka di dalam kawasan hutan secara retrospektif.

Dua pemutihan pertama dipenuhi dengan berbagai ketentuan dan diskresi kementerian. Namun, pemutihan ketiga, yang diterbitkan bersama dengan Undang-undang ‘Omnibus’ Cipta Kerja, menciptakan kemungkinan adanya legalisasi retrospektif secara menyeluruh bagi perusahaan-perusahaan yang hingga sekarang mengabaikan hukum, ataupun belum memenuhi syarat pada pemutihan-pemutihan sebelumnya. Berdasarkan analisis kami, pemutihan terakhir membuka lebar pintu bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menduduki 665.945 ha kawasan hutan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk dikenakan legalisasi retrospektif.

Berbagai perusahaan di bawah sistem sertifikasi Meja Bundar tentang Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO) serta Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) turut terlibat, dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Perusahaan perkebunan anggota RSPO secara total memiliki sekitar 283.000 ha kelapa sawit yang ditanam di dalam kawasan hutan. Greenpeace telah mengidentifikasi hampir 100 perusahaan anggota RSPO dengan masing-masing memiliki lebih dari 100 ha yang ditanam di dalam kawasan hutan, sementara terdapat delapan perusahaan dengan masing-masing memiliki lebih dari 10.000 ha. Kendati ISPO merupakan inisiatif lebih baru, perusahaan bersertifikasi ISPO secara total memiliki 252.000 ha yang ditanam di dalam kawasan hutan.

Kenyataan di atas ditemukan kendati RSPO dan ISPO mensyaratkan kepatuhan penuh kepada segala undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku. Sertifikasi ISPO secara spesifik mensyaratkan auditor untuk memeriksa keberadaan perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan. Meskipun demikian, lebih dari seperempat dari 735 perusahaan yang dilaporan bersertifikat ISPO memiliki perkebunan di dalam kawasan hutan.

Selain operasi ilegal di dalam kawasan hutan secara umum, kawasan lindung secara spesifik juga dilarang oleh skema ISPO.[7] Tetapi, kami menemukan sepuluh konsesi minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO yang menduduki hutan lindung, termasuk satu perusahaan dengan tumpang-tindih seluas 4.306 ha, serta lima perusahaan yang tumpang-tindih dengan kawasan konservasi, termasuk satu perusahaan dengan tumpang-tindih seluas 1.766 ha.

Keberadaan signifikan dari perkebunan-perkebunan bersertifikasi ISPO di dalam kawasan hutan membahayakan tujuan skema tersebut untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan penerimaan pasar internasional terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.

Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) tahun 2021, “code red for humanity,” menyatakan bahwa pascapenggunaan energi fosil, perubahan fungsi lahan, termasuk kegiatan seperti konversi kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, merupakan penyumbang kedua terbesar terhadap perubahan iklim yang dipicu oleh manusia. Laporan tersebut mengestimasi bahwa 9–19% dari total emisi CO2 antropogenik selama dekade terakhir dihasilkan oleh penggunaan lahan dan alih fungsi penggunaan lahan.[8]

Seekor gajah menampakkan dirinya di Taman Nasional Tesso Nilo. Lingkungan hutan bakau yang asli ini terancam oleh perluasaan perkebunan kelapa sawit yang tidak bertanggungjawab. 29 September, 2011

Dalam konteks tersebut, laporan kami menghitung secara konservatif bahwa terdapat 104 juta ton metrik karbon yang hilang dari proses konversi hutan primer menjadi kelapa sawit di dalam kawasan hutan Indonesia antara 2001–2019. Angka tersebut tidak termasuk kerugian dari tanah dan lahan gambut. Alih fungsi lahan seperti ini tak diragukan lagi merupakan kontributor terbesar bagi emisi gas rumah kaca Indonesia.[9] Tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 29% berdasarkan skenario business-as-usual pada 2030 akan sulit dicapai apabila kelemahan pada penegakan hukum saat ini tetap berlangsung hingga 2030 dan seterusnya.

Greenpeace Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk menegakkan transparansi dan keadilan untuk melindungi lingkungan dan hak-hak adat. Perusahaan yang secara ilegal mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan perlu tunduk pada penegakan hukum, alih-alih menikmati pemutihan. Pertimbangan ekologis perlu dimasukkan ke dalam rencana tata ruang, sementara pekebun swadaya perlu dibantu, sehingga memastikan penghidupan yang berkelanjutan di samping perlindungan keanekaragaman hayati. Komunitas global tidak dapat bergantung pada sertifikasi ISPO atau RSPO untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit diproduksi dan diperdagangkan secara legal dan berkelanjutan. Lembaga keuangan global harus menghentikan pendanaan kepada perusahaan yang merusak kawasan hutan Indonesia.

1 Austin, Kemen G., Amanda Schwantes, Yaofeng Gu, and Prasad S. Kasibhatla. 2019. ‘What Causes Deforestation in Indonesia?’ Environmental Research Letters 14 (2): 024007.
2 UU Kehutanan (5/1967) Pasal 1 dan 4; dan UU Kehutanan (41/1999) Pasal 1(c) menyatakan bahwa kawasan hutan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
3 Perkebunan kelapa sawit skala besar atau industrial didirikan oleh perusahaan terdaftar, dengan luas minimum 100 hektar, dan bisa mencapai puluhan ribu hektar.
4 Angka ini tidak termasuk perkebunan perusahaan yang tidak dimiliki oleh perseroan terbatas – jika koperasi serta perkebunan skala besar non-korporat dimasukkan, angka tersebut menjadi 652.
5 Perkebunan swadaya mandiri diurus oleh individu, keluarga, atau usaha kecil yang beroperasi tanpa pendaftaran perusahaan. Peraturan Kementerian Pertanian memperlakukan kebun yang lebih kecil dari 25 hektar sebagai perkebunan swadaya mandiri, sementara peraturan baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bertujuan melegalisasi perkebunan swadaya mandiri di dalam kawasan hutan, menerapkan batas bawah yang lebih rendah, yakni seluas 5 hektar.
6 Estimasi resmi dari luas yang ditanam – bukan berarti perkebunan yang resmi dalam artian diperbolehkan oleh hukum. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 833/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia 2019. 17 Desember 2019.

7 Kriteria 3.7, 2020 Regulasi ISPO.
8 IPCC, 2021. ‘Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change’ Cambridge University Press. Lihat Bab 5, h.5–6.
9 Grassi, Giacomo, Jo House, Frank Dentener, Sandro Federici, Michel den Elzen, dan Jim Penman. 2017. ‘The Key Role of Forests in Meeting Climate Targets Requires Science for Credible Mitigation’. Nature Climate Change 7 (3): 220–26.

Untuk cerita lebih lanjut, baca laporan 'Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan: Karpet Merah Oligarki' oleh Greenpeace Indonesia.

Recent Stories

Explore the map